Dualisme pandangan terhadap pemuda menjadi menarik untuk dibahas karena ditengah perspektif skeptis akan pemuda, sejatinya peran pemuda sangatlah besar dalam mendesain arah pembangunan bangsa kedepan. Indonesia masa kini dan Indonesia masa depan adalah masanya pemuda. Masih teringat jelas pidato Bung Karno yang selau digaungkan hingga kini yang berbunyi, “Berikan Aku Seribu Orang Tua, Niscaya Akan Kucabut Semeru dari Akarnya, Berikan Aku Sepuluh Pemuda, Niscaya akan Kuguncangkan Dunia”. Pidato ini bukanlah metafora semata karena dalam menyongsong Indonesia Maju, kita masih dihadapkan pada berbagai tantangan megatrend dunia di tahun 2045 yang mana pemuda menjadi key player dalam berbagai multidisiplin isu, baik Bonus Demografi, Tantangan Pendidikan yang Berkualitas, Krisis Iklim hingga Perubahan Geopolitik Global.
“Pemuda, dinantikan kontribusinya namun tidak jarang diragukan kemampuannya”.
Bonus Demografi dan Tantangan Pendidikan Berkualitas
Penduduk dunia di Tahun 2045 diperkirakan berjumlah 9,45 miliar jiwa dengan jumlah penduduk terbesar masih didominasi kawasan di Asia, termasuk Indonesia. BPS Indonesia (2022) menyatakan bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan telah memasuki masa Bonus Demografi, yakni ditunjukan dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai dua kali lipat jumlahnya dibandingkan penduduk usia anak (< 14 tahun) dan lanjut usia (>64 tahun). Besarnya potensi penduduk produktif yang didominasi oleh pemuda produktif menyediakan potensi sumber tenaga kerja, pelaku usaha, hingga konsumen potensial yang berperan mendorong perkembangan pembangunan Indonesia. Walaupun potensi Bonus Demografi saat ini sedang terjadi, namun fenomena ini memiliki jendela peluang (window of opportunity) yang terbatas waktunya yakni diperkirakan puncak Bonus Demografi terjadi pada periode 2020-2030 dan waktu berakhirnya diprediksi pada tahun 2035 (Adioetomo dan Mujahid, 2014).
Kepemimpinan pemuda sebagai pribadi yang memiliki idealisme murni, kreatif dan inovatif merupakan energi besar yang dimiliki sebuah bangsa (Romadhon, 2021). Ditengah perubahan lanskap globalisasi dan geopolitik dunia, Indonesia perlu dengan segara mengoptimalkan peluang Bonus Demografi dengan menghadirkan pemuda produktif yang tidak hanya besar dari segi kuantitas namun juga berkualitas dan memilki semangat juangnya untuk bangsa dan negara. Dengan asumsi di tahun 2030 proyeksi penduduk Indonesia telah mencapai 294 juta jiwa, maka penduduk produktif ditargetkan sejumlah 68 persen atau hampir 199 juta jiwa (BPS Indonesia, 2022). Potensi ini jika tidak diimbangi dengan serapan tenaga kerja yang baik berpotensi menjadi Bencana Demografi (Demographic Disaster) yang memicu tingginya angka pengangguran, lemahnya daya saing tenaga produktif hingga kelesuan ekonomi yang mengancam mimpi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara-negara berpenghasilan menengah (Middle Income Trap).
Tantangan kita dalam mendorong penyediaan lapangan kerja yang luas, terus digalakan oleh Pemerintah Indonesia melalui perbaikan eksositem bisnis, deregulasi aturan yang menghambat kegiatan perizinan berusaha, hingga ekskalasi teknologi di berbagai sektor. Namun, upaya reformasi struktural perekonomian yang tengah diupayakan masih menghadapi tantangan pemenuhan kualitas pendidikan yang sudah sejak lama menjadi pekerjaan rumah intergenerasi. Kurang holistiknya perencanaan pendidikan jangka panjang yang terkadang terputus setiap pergantian era pemerintahan hingga kesenjangan kesempatan pendidikan yang terjadi antar daerah menjadi isu krusial yang perlu diselesaikan paralel dengan berjalannya tenggat waktu Bonus Demografi.
Indikator Angka Melek Huruf (AMH) Indonesia selama tiga tahun terakhir (2020-2022) terus menunjukan peningkatan yakni dari 96,00 persen menjadi 96,35 persen (BPS Indonesia, 2022). Namun berpatokan pada AMH saja tidak cukup untuk memotret kondisi pendidikan suatu negara. Apabila ditinjau dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2022, Indonesia hanya berada diangka 8,69 tahun yang berarti penduduk Indonesia berusia 25 tahun keatas rata-rata menghabiskan waktu pendidikan hanya sampai kelas 9 SMP. Indikator lain masih menunjukan adanya perbaikan pendidikan di generasi yang lebih muda,yakni dibuktikan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Indonesia di tahun 2022 berada di angka 13,1 tahun yang berarti penduduk Indonesia berusia 7 tahun keatas dimasa mendatang diharapkan mengenyam pendidikan minimal hingga kelas 12 SMA. Harapan Lama Sekolah yang lebih tinggi di suatu negara menunjukan adanya transformasi kondisi sistem pembangunan pendidikan terutama pada generasi muda.
Generasi Muda di Wilayah Indonesia Timur Mengenyam Pendidikan Dasar (Foto: Pendidikan Informatif)
Mengandalkan terpenuhinya kualitas edukasi disektor pendidikan dasar saja tidak cukup, maka bangsa Indonesia harus bisa mendorong terpenuhinya kualitas edukasi hingga tingkat pendidikan tinggi. Pekerjaan rumah Indonesia di sektor pendidikan tinggi masih perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak untuk mengoptimalkan potensi Bonus Demografi dan mendorong kesempatan lapangan kerja yang luas kedepannya. Saat ini, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk berusia 7-12 tahun di Indonesia sudah mencapai 99,10 persen yang berarti sebagian besar penduduk di usia ini terserap dan mengisi bangku-bangku di Sekolah Dasar. Namun, APS untuk penduduk usia setelahnya terus mengalami penurunan, bahkan penduduk berusia 19-24 tahun hanya sebesar 25,99 persen (BPS Indonesia, 2022). Kondisi ini berarti penduduk usia 19-24 tahun yang mengenyam bangku pendidikan tinggi di Indonesia hanya 1 dari 4 orang.
Ketimpangan pendidikan tidak hanya terjadi antar usia, namun juga antar daerah di Indonesia. Landksap pendidikan Indonesia berdasarkan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2022 berkisar antara 7 hingga 11 Tahun. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan capaian RLS tertinggi di 11,31 tahun, sedangkan Papua memiliki capaian RLS terendah di 7,02 tahun. Provinsi dengan RLS dibawah 8 tahun di dominasi wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua, Nusa Tenggara, namun juga terjadi di Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah. Menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan, khususnya pada level grass-root hingga middle group. Hadirnya berbagai pusat kajian, lembaga filantropi, organisasi masyarakat, bahkan hingga yayasan pendidikan informal di berbagai provinsi sangat positif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Namun, adanya tantangan akibat tendesi sistem yang silosentris dan kurangnya orkestrasi dalam sebuah sistem yang berkesinambungan masih menjadi hambatan besar memajukan pendidikan di daerah-daerah.
Peta Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Provinsi di Indonesia Tahun 2022 (diolah dari BPS, 2022)
Dilema Ekonomi Industrialisme dan Kelestarian Lingkungan
Selain masalah pendidikan, upaya kita dalam mendorong Indonesia Maju tidak terlepas dari isu penyediaan lapangan kerja bagi para pemuda. Jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang pada Agustus 2022 yang lebih dari setengahnya didominasi usia muda antara 15 hingga 29 tahun (BPS Indonesia, 2022). Memahami penganggur muda tidak terlepas dari adanya gap antara sisi permintaan dan penawaran baik dari sisi tenaga kerja maupun industri atau pengusaha (Priyono, 2015). Rendahnya minat para pengusaha untuk mempekerjakan pemuda karena lemahnya pengalaman dan pendidikan, sementara dari keterbatasan aspek permintaan terjadi karena pembukaan lapangan kerja yang cenderung terbatas. Alasan inilah yang mendorong transformasi ekonomi kemudian diarahkan pada gerakan industrialisme yang berpeluang menggandakan penciptaan lapangan kerja, namun dilain sisi berpotensi konflik kepentingan dengan pelestarian lingkungan.
Tantangan krisis iklim akibat pemanasan global dan potensi degradasi lingkungan akibat perubahan lanskap oleh aktivitas ekonomi masih menjadi bayang-bayang kemajuan Indonesia dimasa mendatang. Krisis iklim berkepanjangan memicu kondisi ketidakpastian cuaca, peningkatan risiko bencana, hilangnya sumberdaya alam termasuk peningkatan beban lingkungan yang akan ditanggung generasi mendatang. Generation Hope Report (2022) menyatakan bahwa 774 juta anak di seluruh dunia atau sepertiga dari populasi anak dunia hidup dengan kemiskinan yang parah dan risiko iklim yang tinggi. Indonesia menempati peringkat ke-9 tertinggi secara global dan lebih dari 60 juta anak di Indonesia pernah mengalami setidaknya satu kejadian iklim ekstrim dalam setahun. Praktek kegiatan ekonomi yang mementingkan ekstraksi alam dan boros emisi memicu kegagalan pasar yang salah satu eksternalitas negatifnya menurunkan kualitas hidup dan keberlangsungan pemuda di masa mendatang.
Indonesia masih dihadapkan pada dualisme konsepsi praktik ekonomi, yakni model ekonomi konvensional yang berfokus pada industrialisme sebagai pendorong pertumbuhan dan model ekonomi hijau yang berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Indikator kemajuan pembangunan ekonomi berpatokan pada ukuran Produk Domestik Bruto (PDB). Perekonomian Indonesia Tahun 2022 berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun atau PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta (setara US$4.783,9) (BPS Indonesia, 2022). International Monetary Fund (2022) menyatakan bahwa besarnya nilai PDB Indonesia utamanya didorong oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi, sehingga menjadikan negara ini sebagai salah satu pemain global ekonomi dunia serta mencatatkan posisi ke-17 dalam daftar negara dengan PDB terbesar. Namun, konsepsi PDB sebagai indikator tunggal perekonomian suatu negara berpotensi mendorong praktik ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan output barang dan jasa semata yang memunculkan praktik konsumerisme dan industrialisasi yang tidak berpihak pada kelestarian ekosistem. 
Peta GDP Negara-Negara di Dunia (Our World Data dan OECD, 2020)
Teori Stages of Economics Growth oleh W.W Rostow telah banyak mengilhami pandangan evolusionis pembangunan negara dan penciptaan lapangan kerja dengan praktik pembangunan yang tidak terlepas dari industrialisme. Rostow melakukan simplifikasi pembangunan negara menjadi lima tahapan, yakni diawali dengan (a) Masyarakat tradisional, (b) Prakondisi lepas landas, (c) Lepas landas, (d) Menuju Kedewasaan, hingga berakhir menjadi negara dengan (e) Konsumsi tinggi (Digdowiseiso, 2019). Rostow menekankan pentingnya mesin industrialisasi dan konsumerisme barang sebagai batu loncatan suatu negara untuk masuk ke Fase Lepas Landas dan selanjutnya menjadi Negara Maju. Orientasi ekonomi yang cenderung etnosentrik dengan standar kemajuan pembangunan ala Negara Barat (The Global North) adalah titik kritikal yang patut diambil win-win solution nya dan direfleksikan bersama oleh para pemuda dalam memajukan ekonomi Indonesia. Sehingga kedepannya, ekonomi tidak hanya berbicara tentang sekedar pertumbuhan PDB dan industrialisme, namun juga ekonomi berkelanjutan yang mampu mengakomodasi krisis iklim sebagai masalah intergenerasi.
Harapan Itu Ada Pada Pemuda
Refleksi dalam mewujudkan Indonesia Maju ditengah hambatan transformasi pendidikan yang masih mengalami ketimpangan hingga tantangan hegemoni ekonomi industrialisme ditengah krisis iklim kemudian mengemuka dalam acara bertajuk ‘DISKUSERS, Diskusi Kali Ini Serius’ di Jakarta Selatan, Sabtu (01/4). Dalam upaya memahami isu nasional serta meningkatkan kesadaran pentingnya peran aktif generasi muda, kolaborasi Ikatan Alumni Sekolah Staf Presiden (ILUNI SSP), Vaulteen, dan Young Leaders for Indonesia (YLI) Alumni Club menginisasi dialektika yang diikuti lebih dari 70 pemuda dari beragam latar belakang dan profesi. Agenda diskusi menghadirkan dua orang pembicara, yakni Andhyta F. Utami, Co-Founder dan CEO Think Policy Society dan Agung Utama, Managing Director Karsa Bhakti Foundation (KBF) serta dimoderatori oleh Quinta Allaya E., Kepala Divisi Communication and Collaboration Center Iluni SSP. Dengan topik “Dear Youth, What Can You Do for Your Country?”, DISKUSERS edisi kali ini bertujuan untuk mendorong youth conciousness dalam isu kenegaraan yang ada di Indonesia khususnya isu pendidikan dan ekonomi lingkungan serta menjadi wadah bagi pemuda menyuarakan ide dan kritik yang konstruktif secara kolektif.
Kesenjangan sektor pendidikan Indonesia yang tercermin dari ketimpangan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Completion Rate of Education hingga perbedaan latar belakang sosial ekonomi menjadi perhatian utama yang disampaikan oleh Agung. Masalah pendidikan di Indonesia yang bersifat sistemik tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan top-down dan mengandalkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor yang berperan. Sebagai pemuda, Agung bersama Karsa Bhakti Foundation menginisiasi kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi bisnis, lembaga non-pemerintah, akademisi, serta think-tank untuk mendorong perubahan kolektif sistem pendidikan Indonesia. Kolaborasi kuat didorong untuk memberdayakan local champions pendidikan dan menjadi salah satu praktik positif untuk dapat diterapkan diberbagai lokasi lain. Walaupun saat ini potret kemajuan pendidikan Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar, Agung meyakini masih diperlukan kolaborasi interdisiplin berbagai elemen pemuda dalam mewujudkan perbaikan kualitas pendidikan.
Pertautan antara ekonomi dengan lingkungan juga menjadi isu hangat yang mengemuka berdasarkan diskusi dengan Afutami. Pasalnya, dengan krisis iklim yang tengah melanda, Afutami percaya bahwa diperlukan pemuda dengan gagasan kreatif yang menawarkan alternatif lain terhadap model ekonomi saat ini yang cenderung industrialis. Masalah ini tak bisa diselesaikan oleh satu generasi saja sehingga perlu kerja sama intergenerasi dalam menciptakan inovasi ekonomi yang lebih sirkuler, bertanggungjawab dan meminimalkan buangan emisi. Walaupun ekonomi hijau dianggap memiliki konsekuensi biaya transisi yang lebih mahal dibandingkan ekonomi konvensional, namun upaya ini perlu dicari alternatifnya sehingga menciptakan sistem ekonomi yang compatible dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tetap menjunjung elemen keadilan sosial dari krisis iklim. Melalui Think Policy Society, Afutami berusaha menjadi jembatan antara pembuatan kebijakan dengan para pemuda dalam hal mendorong tericiptanya kebijakan yang berbasis bukti dan empati.
Lantas, bagaimana pemuda perlu mengawali langkahnya dan turut serta berkontribusi dalam mendorong kemajuan Indonesia ditengah kompleksitas masalah yang ada. Empat langkah yang disarankan oleh Agung, yakni: (1) reflect; (2) educate yourself; (3) start exploring; dan (4) start contributing. Pada intinya, setiap individu pemuda harus mengawali dengan refleksi diri sendiri dan melakukan pemetaan tentang pengetahuan, keahlian, nilai, hingga prinsip yang dibutuhkan untuk menemukan dorongan atau “the why” bagi diri sendiri dalam memulai suatu perubahan. Penting juga untuk dipahami bahwa pemuda agar dapat mendorong kolaborasi pentahelix dan mencari local champions dalam pergerakannya. Kolaborasi ini misalnya menjadikan progam organisasi pemuda selaras dengan isu prioritas pemerintah, mendorong diskusi langsung dengan masyarakat, serta menentukan solusi atau metodologi penyelesaian masalah disekitar kita dengan mengajak lembaga think tank atau akademisi.
Afu menambahkan bahwa pemuda juga dapat berkontribusi dengan cara-cara unik sesuai kapasitas masing-masing, baik dalam kapasitasnya sebagai konsumen, profesional, hingga voters. Contoh sederhananya sebagai konsumen kita harus lebih bijak dan bertanggungjawab terhadap lingkungan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, misalnya dengan menerapkan prinsip 3R, menggunakan produk daur ulang, hingga mendorong sustainable fashion. Sebagai professional muda kita dapat mendorong perubahan pada bidang pekerjaan masing-masing dengan terus menebarkan manfaat serta pengaruh positif di lingkungan pekerjaan. Dalam semangat Pemilihan Umum mendatang di tahun 2024, pemuda sebagai voters juga perlu sadar dan bijak akan besarnya suara yang dimiliki dalam menentukan kepemimpinan dan masa depan negara menyosong Indonesia Emas 2045 dan memastikan pilihan-pilihan objektif pada pihak yang memprioritaskan isu pembangunan berkelanjutan.
Pemuda harus senantiasa menyadari potensi dan energinya yang besar untuk menggerakan harmoni perubahan, sehingga yang perlu disadari adalah pemuda tidak hanya didorong untuk memiliki keahlian “to campaign” digarda terdepan namun juga “to govern” bekerja bersama seluruh elemen bangsa dan negara. Penting untuk menaruh kepercayaan dan memberikan kesempatan kepada generasi muda di Indonesia untuk terus melakukan ekspansi modal sosial, membangun kredensial, mengedukasi diri, serta memperluas jaringan dalam mendorong kemajuan Indonesia dari berbagai tingkatan. Dirangkum dengan apik oleh Quinta selaku moderator, bahwa kontribusi pemuda untuk negara tak harus dimulai dalam hal yang besar, tetapi dapat disesuaikan dengan kapasitas dan ketertarikan yang kuat dari diri masing-masing untuk mengawal kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien untuk mendorong kemajuan Indonesia (ap/slns).
Artikel oleh Policy Center – Ikatan Alumni Sekolah Staf Presiden
Kolaborasi Kegiatan ILUNI SSP, Vaulteen, dan YLI Alumni Club
Referensi:
Adioetomo, SM dan Mujahid, G. 2014. UNFPA Indonesia Monograph Series No.1: Indonesia on the Treshold of Population Ageing. Jakarta: UNFPA
BPS Indonesia. 2022. Analisis Profil Penduduk Indonesia, Mendeskripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan. Jakarta: BPS.
BPS Indonesia. 2022. Statistik Kependudukan Indonesia 2022. Jakarta: BPS. Diakses dari https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3
Digdowiseiso, Kumba. 2019. Teori Pembangunan. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
Generation Hope Report. 2022. Generation Hope: 2.4 billion reasons to end the global climate and inequality crisis. United Kingdom: Save The Children International.
Priyono, Edy. 2015. Penganggur Muda dan Solusinya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Diakses dari https://feb.ui.ac.id/2015/11/16/penganggur-muda-dan-solusinya-edy-priyono/
Romadhon, JASN. 2021. Menimbang Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Muda. Media Indonesia. Diakses dari https://mediaindonesia.com/opini/442978/menimbang-peluang-dan-tantangan-kepemimpinan-muda